Kurniadi Primary Author mixed material bibliography Yogyakarta Deepublish 2020 monographic Cet. 1 Juni 2020 id Indonesia

Text

xi,249p.;29 cm Partisipasi swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur publik dikenal sebagai kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU. Proyek-proyek yang menggunakan skema KPBU biasanya menggunakan metode pengadaan yang menggabungkan desain, pembangunan, keuangan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur secara holistik dan inovatif. Ada dua jenis infrastruktur yang diperoleh melalui KPBU, yakni infrastruktur sosial (sekolah, rumah sakit, penjara, dan gedung pengadilan) dan infrastruktur ekonomi (bandara, transportasi jalan kereta api, dan pelabuhan laut), yang terakhir menggunakan biaya tol untuk pemulihan biaya modal. Skema KPBU dinilai menarik bagi pemerintah karena manfaat ekonomi yang telah disediakan sebelumnya, alokasi dan transfer risiko kepada investor badan usaha, dan pembayaran biaya pengadaan infrastruktur yang tidak dimuka. Inilah sebabnya mengapa KPBU menjadi opsi pengadaan yang lebih disukai daripada opsi alternatif lainnya. Skema KPBU sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengadaan infrastruktur sektor publik, juga KPBU dipandang efisien dan efektif dalam menjalankan proyek. Tatakelola kolaboratif diambil dari beragam praktik dan penelitian dalam administrasi publik. Tulisan ini mensintesis dan memperluas seperangkat kerangka kerja konseptual, temuan penelitian, dan pengetahuan berbasis praktik ke dalam kerangka kerja integratif untuk tatakelola kolaboratif. Kerangka kerja ini menetapkan seperangkat dimensi yang mencakup konteks sistem yang lebih besar, rezim tatakelola kolaboratif, dan dinamika dan tindakan kolaboratif internal yang dapat menghasilkan dampak dan adaptasi di seluruh sistem. Kerangka kerja ini menyediakan peta konseptual yang luas untuk menempatkan dan mengeksplorasi komponen-komponen sistem tatakelola lintas batas yang berkisar dari kebijakan atau kerjasama antarpemerintah berdasarkan program hingga kolaborasi regional berbasis tempat dengan pemangku kepentingan nonpemerintah hingga kemitraan publik-swasta. Kerangka kerja ini mengintegrasikan pengetahuan tentang insentif individu dan hambatan untuk tindakan pengumpulan, pembelajaran sosial kolaboratif dan proses penyelesaian konflik, dan pengaturan kelembagaan untuk kolaborasi lintas batas. Ini disajikan sebagai kerangka kerja umum yang dapat diterapkan untuk analisis pada skala yang berbeda, di arena kebijakan yang berbeda, dan berbagai tingkat kompleksitas. tata kelola kolaboratif dalam infrastruktur 352.14 Kur c9786230211362 PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA Jalan Arif Rahman Hakim No.150 Surabaya 352.14 Kur c APJ2019009 S-1 352.14 Kur c APJ2019008 S-1 352.14 Kur c APJ2019007 S-1 352.14 Kur c APJ2019009.jpg.jpg 3050 2021-02-03 10:53:37 2021-02-09 11:17:06 machine generated