Cahyono, Heru Primary Author mixed material bibliography Yogyakarta Pustaka Pelajar 2005 monographic Cet.1 November 2005 id Indonesia

Text

20 cm x 14 cm.; x + 384 hlm Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) yang seyogyanya bisa menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai kekuatan pengimbang bagi pemerintahan Desa, dalam kenyataan belum sepenuhnya berjalan. Adanya BPD sebagai lembaga yang mengawasi eksekutif sering dipandang sebagai gangguan atas kemampanan, karena struktur Desa tidak lagi menempatkan kepala Desa sebagai kekuasaan sentral. Dalam menyikapinya, kades bisa melainkan beberapa strategi dengan maksud "menjinakkan" BPD, sehingga BPD tidak menjadi penghalang gerak bagi eksekutif (pola kolusi atau kolaborasi yang melahirkan kosentrasi kekuatan politik. Pada kutub extrem lain, kades dan BPD dapat berada pada posisi yang saling berhadapan (pola konflik) secara antagonis dan nyaris tak terdamaikan. Di antara kedua kutub tadi, masih dimungkinkan terwujudnya pola kompromi, sehingga melahirkan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik Politik di Pedesaan 324.352 Cah k9793721952 PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA Jalan Arif Rahman Hakim No.150 Surabaya 324.352 Cah k AP20180115 S-1 (ADM. PUBLIK PERPUSTAKAAN FISIP UHT Rak 000-300) 324.352 Cah k img176.jpg.jpg 3074 2021-02-16 12:29:30 2021-02-16 12:30:42 machine generated