Herabudin Primary Author mixed material bibliography Bandung CV. Pustaka Setia 2016 monographic Cet. 1 Februari 2016 id Indonesia

Text

16 x 24 cm., 247 hlm Fokus utama studi mengenai kebijakan adalah struktur formal dalam sebuah pemerintahan yang mengandung detal dan prosedur, serta konstelasi deskriptif sebuah kajian, ranah kebijakan dievaluasi, kekuatan serta kelamahan itu sendiri secara komprehensif. Dalam konteks ini, perkembangan dan perubahan studi akan mampu membawa pendekatan baru dalam mengkaji fenomena sosial yang muncul dalam masyarakat sipil yang berkaitan dengan pemerintahan. Kebijakan pemerintah pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya dalam wujud pengaturan atau keputusan. Kebijakan pemerintah merupakan hasil proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang mencakup langkah-langkah atau upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kebijakan pemerintah tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi. Keterkaitan birokrasi dan kebijakan pemerintah sangatlah erat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asumsi keterkaitan antara perilaku birokrasi dan kebijakan ini didasarkan pada suatu fakta bahwa perancangan, implementasi, hingga evaluasi, melibatkan aparatur birokrasi. Hal ini disebabkan birokrasi adalah “aktor” atau “pelaku” dalam perancangan (formulasi), pelaksanaan (implementasi), dan evaluasi kebijakan pemerintah, sedangkan kebijakan pemerintah merupakan “alat” atau “instrumen” bagi birokrasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. 351.72 Her s9789790765719 PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA Jalan Arif Rahman Hakim No.150 Surabaya 351.72 Her s MAP2021053 S-2 (R. Ka. Prodi MAP) 351.72 Her s img503.jpg.jpg 3514 2022-03-30 10:45:14 2022-04-22 09:55:02 machine generated