Thoha, Miftah Primary Author mixed material bibliography Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2019 monographic Cet. 1 Mei 2020 id Indonesia

Text

xii + 196 hlm., 15,5 x 23 cm. Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengakomodasi dukungan terhadap penerapan e-government yang sudah dilaksanakan oleh Negara-negara maju. Problem yang sampai saat ini masih dirasakan dalam menjalankan reformasi birokrasi yaitu implementasi system merit. Agar system merit dapat dijalankan secara konsekuen, dua hal perlu dibenahi, yaitu pendekatan kekuasaan pejabat dan tata hubungan pejabat politik dan pejabat birokrat. Jika manajemen kekuasaan dan hubungan kedua jabatan itu tidak dibenahi dan ditata dengan baik maka meritokrasi dan syarat system merit seperti kompetensi calon yang benar-benar kompeten dan netralitas pejabat yang benar-benar netral amat sulit diwujudkan, dan perbaikan dan pertumbuhan reformasi menghadapi Revolusi Industri 4.0 akan mengalami kesulitan. Buku ini merekomendasikan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sangat penting untuk segera dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan yang terjadi akibat Revolusi Industri 4.0. 351.23 Mif r9786024338497 PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA Jalan Arif Rahman Hakim No.150 Surabaya 351.23 Mif r MAP2022028 R. Ka. Prodi MAP (Rak Buku Kelas 300) 351.23 Mif r img282.jpg.jpg 4040 2022-12-19 14:08:18 2022-12-19 14:08:55 machine generated