Erfandi Primary Author mixed material bibliography Malang Setara Press 2014 monographic Cet. 1 April 2014 id Indonesia

Text

184 hlm.; 15,5 x 23 cm pemberlakuan parliamentary threshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR , DPD dan DPRD adalah inkonstitusional bahkan yang memberatkan partai politik serta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional provinsi dan kabupaten atau kota untuk di ikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR ,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota 341.48 Erf p9786021642085 PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA Jalan Arif Rahman Hakim No.150 Surabaya 341.48 Erf p AP20200050 S-1 (HUKUM) 341.48 Erf p img154.jpg.jpg 4384 2023-01-24 09:49:35 2025-04-22 10:32:52 machine generated