Detail Cantuman Kembali
Konflik Elite Politik di Pedesaan
- Bagikan:
Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) yang seyogyanya bisa menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai kekuatan pengimbang bagi pemerintahan Desa, dalam kenyataan belum sepenuhnya berjalan. Adanya BPD sebagai lembaga yang mengawasi eksekutif sering dipandang sebagai gangguan atas kemampanan, karena struktur Desa tidak lagi menempatkan kepala Desa sebagai kekuasaan sentral. Dalam menyikapinya, kades bisa melainkan beberapa strategi dengan maksud "menjinakkan" BPD, sehingga BPD tidak menjadi penghalang gerak bagi eksekutif (pola kolusi atau kolaborasi yang melahirkan kosentrasi kekuatan politik. Pada kutub extrem lain, kades dan BPD dapat berada pada posisi yang saling berhadapan (pola konflik) secara antagonis dan nyaris tak terdamaikan. Di antara kedua kutub tadi, masih dimungkinkan terwujudnya pola kompromi, sehingga melahirkan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik.
Heru Cahyono
Cahyono, Heru - Personal Name
Cet.1 November 2005
324.352 Cah k
979-3721-95-2
324.352 Cah k
Konflik Politik di Pedesaan
Text
Indonesia
Pustaka Pelajar
2005
Yogyakarta
20 cm x 14 cm.; x + 384 hlm
1 Eksemplar
LOADING LIST...
LOADING LIST...
